EFF dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut Permenkominfo No. 5/2020 karena ketidaksesuaiannya dengan hukum dan standar kebebasan berekspresi internasional.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil Masyarakat Sipil menilai rencana penyusunan pedoman interpretasi terhadap UU ITE tidaklah tepat dan justru berpotensi membuka ruang baru melakukan kriminalisasi.
Open Net Association dan SAFEnet menuntut Pasal 15 dari RPP Postelsiar dihapus untuk melindungi netralitas jaringan dan dengan demikian melindungi kebebasan berbicara dan hak orang untuk mengakses internet.
Seruan solidaritas untuk mendesak militer di Myanmar menghentikan kekerasan, memulihkan internet dan menghormati hak digital yang dibutuhkan warga Myanmar di masa seperti sekarang ini.
