SAFEnet di RightsCon 2020

Dalam kegiatan ke sembilan, RightsCon 2020 akan berlangsung sepenuhnya secara daring dari Senin, 27 Juli hingga Jumat, 31 Juli 2020. Pertemuan tahunan ini berpusat di sekitar peran teknologi yang selalu berubah dalam perjuangan hak asasi manusia.

SAFEnet, sebagai organisasi regional yang berfokus pada pembelaan hak-hak digital di negara-negara Asia Tenggara, akan menghadiri dan berpartisipasi dalam agenda berbagi pengalaman internet shutdown di Indonesia bersama dengan koalisi Keep It On dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai keamanan nasional versus demokrasi di negara-negara Asia Tenggara yang diadakan oleh Manuhsya foundation dan PEN International.

Agenda pertama, kami akan membahas tentang internet shutdown yang sedang naik daun secara global. Pemadaman internet ini dimaksudkan untuk mengganggu kemampuan berkomunikasi informasi. Pemadaman sering terjadi selama protes, pemilihan umum, dan periode ketidakstabilan politik, dan sering disertai dengan penindasan negara yang meningkat, serangan militer, dan kekerasan.

Sesi ini berusaha untuk melihat berbagai internet shutdown dari tahun 2019 sampai sekarang dan mengawasi dampak dari shutdown internet pada spektrum luas hak asasi manusia dan kebebasan. Putusan terbaru oleh pengadilan ECOWAS tentang pemadaman internet 2017 dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang pemadaman internet 2019 di Papua dan Papua Barat telah menjadi preseden global.

Diskusi ‘State of Internet Shutdowns in 2020’ berlangsung pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 22:15 WIB yang diadakan oleh AccessNow dan Koalisi #KeepItOn.

Dalam sesi tersebut, Damar Juniarto sebagai Direktur Eksekutif SAFEnet, akan duduk bersama dengan anggota lain dari koalisi Keep It On:

• Yohannes Ayalew, Mahasiswa PhD, Monash University, Australia, – Ethiopia
• Khattab Abdalkareem Hassan Hamad, Telecom Engineer dan aktivis hak digital – Sudan
• Radhika Jhalani, Volunteer Counsel @ SFLC.in
• Yin Yadanar Thein, Direktur Eksekutif Free Expression Myanmar

Agenda lain, SAFEnet akan berpartisipasi dalam sesi berbagi ‘Will democracy survive ‘national security’ in the digital space of Southeast Asia?‘ yang berlangsung pada hari Jumat 31 Juli 2020, mulai pukul 17.00 hingga 18.00 WIB, diselenggarakan oleh Manushya Foundation dan PEN Internasional.

Pada sesi ini, diskusi akan fokus pada bagaimana ruang sipil di Asia Tenggara terancam oleh pemerintah yang menyalahgunakan ‘keamanan nasional’ untuk mengesahkan undang-undang anti-demokrasi dan membatasi kebebasan online sambil menekan perusahaan teknologi untuk membantu mereka dalam pengawasan online. Sesi ini juga akan menyoroti tantangan hukum menggunakan kasus-kasus dari Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam; dan juga akan berbagi solusi untuk mengatasi kebangkitan kediktatoran digital di ASEAN dengan strategi untuk melawan pelanggaran kebebasan online, privasi online, dan akses ke informasi.

Sampai jumpa!

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

three × two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.