[Rilis Bersama] UU Anti Berita Palsu Malaysia yang Anakronistik dan Anti-Demokrasi harus dicabut

Pada hari Jumat, 12 Maret 2021, pemerintahan Perikatan Nasional memberlakukan Emergency (Essential Powers) (No. 2) Ordinance 2021 (the ‘Ordinance’) menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Emergency Proclamation pada Januari 2021. Undang-undang tersebut mengkriminalisasi ‘berita palsu’ tentang pandemi Covid-19 dan Emergency Proclamation di Januari 2021 baik untuk penulis maupun perantara dan memungkinkan pengawasan tanpa jaminan untuk tujuan penyelidikan atas kejahatan tersebut. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) prihatin bahwa Undang-undang tersebut berisiko disalahgunakan oleh rezim Malaysia saat ini untuk memperpanjang krisis ekstrakonstitusional yang dialami Malaysia sejak akhir Januari tahun ini ketika parlemen ditangguhkan dan undang-undang sekarang dapat dibuat secara sepihak oleh Perdana Menteri saat ini tanpa kontrol demokratis dari parlemen.


Hukum hak asasi manusia internasional telah dengan jelas ditetapkan tanpa bisa diam melawan kejahatan “berita palsu”, yang, terlepas dari nama dan dalih mereka untuk melindungi perdamaian dan kepentingan publik, sebenarnya digunakan oleh pemerintah otoriter untuk menekan para pembangkang dan kritik mereka yang agak jujur di banyak momen sejarah . Inilah alasan mengapa undang-undang anti-berita palsu yang disahkan pada April 2018 dicabut pada 2019 oleh parlemen negara yang saat itu berorientasi pada reformasi. Undang-undang ini menghidupkan kembali kejahatan “berita palsu”. Meskipun ketentuan “berita palsu” secara eksplisit didasarkan pada NetzDG Jerman pada tahun 2018, tidak seperti itu. NetzDG tidak memiliki ketentuan yang mengkriminalisasi informasi palsu dan hanya berlaku untuk ekspresi yang dilarang oleh undang-undang pidana yang ada.


Damar Juniarto, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom Expression of Network (SAFEnet), mengatakan, “Perlu ada pendekatan yang jelas dari perspektif hak asasi manusia saat memberlakukan peraturan anti-berita palsu. Jangan sampai aturan yang dibuat menargetkan ekspresi hukum atau menekan kritik terhadap pemerintah. Kebebasan pers kemungkinan besar akan terbelenggu oleh Emergency (Essential Powers) (No. 2) Ordinance 202, oleh karena itu menurut kami, aturan ini perlu dikritisi agar tidak digunakan secara sembarangan. ”


Kyung Sin Park, Direktur Eksekutif Open Net Association dan Profesor Sekolah Hukum Universitas Korea berkata, “Emergency Proclamation yang menangguhkan parlemen memungkinkan Perdana Menteri membuat undang-undang tanpa kontrol demokratis dan PM membuat Undang-undang yang menghukum orang karena mendiskusikan keabsahan Emergency Proclamation itu. Pembuatan hukum yang mementingkan diri sendiri ini menampar Emergency Decrees No.1 dan No. 9 yang dikeluarkan oleh kediktatoran militer Korea Selatan pada tahun 1974, yang di atas
kertas dimaksudkan untuk menghukum orang karena menyebarkan hoax tentang amandemen konstitusi tetapi akhirnya mengkriminalisasi dan membungkam ratusan orang. yang menentang konstitusi anti-demokrasi melewati referendum yang curang, konstitusi yang memungkinkan dikeluarkannya Emergency Decrees tersebut. Di Korea, kejahatan ‘berita palsu’ ditemukan tidak konstitusional.”

Undang-undang ini merupakan bentuk kemunduran lain terhadap standar hak asasi manusia internasional. Seperti NetzDG Jerman, undang-undang tersebut dikenakan denda yang berat karena gagal menghapus konten atas petunjuk petugas polisi atau petugas kementerian komunikasi dalam waktu 24 jam. Meskipun hal ini tidak secara langsung bertentangan dengan European Union’s Electronic Commerce Directive yang melarang pengenaan tanggung jawab atas konten pihak ketiga yang tidak disadari oleh platform, hal ini menciptakan insentif untuk mematuhi semua arahan petugas bahkan pada konten yang sah atau konten yang bukan merupakan ‘palsu berita’. Juga, Undang-undang mewajibkan semua platform untuk menyerahkan kata sandi dan kredensial akses dan metadata lainnya (disebut “data lalu lintas”) kepada petugas yang melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-undang bahkan tanpa adanya surat perintah atau persetujuan yudisial lainnya.

Pengesahan Undang-undang Anti-Berita Palsu membingungkan terutama ketika negara terdekat Myanmar menderita krisis. Tradisi demokrasi di Malaysia harus dilanjutkan untuk menjadi contoh bagi negara ASEAN lainnya. Kami menuntut agar Undang-undang ini segera dicabut untuk memungkinkan diskusi bebas tidak hanya tentang pandemi tetapi juga tentang krisis konstitusional yang dialami Malaysia.

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *