Siapa SAFEnet

Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet

adalah jaringan pembela hak-hak digital di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 27 Juni 2013 di Bali, Indonesia. Pembentukan SAFEnet dimotivasi oleh meluasnya kriminalisasi terhadap pengguna internet karena ekspresinya di Internet setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini mendorong sejumlah blogger, jurnalis, pakar tata kelola Internet, dan aktivis untuk membentuk asosiasi ini. Pada tahun 2018, SAFEnet mulai memperluas masalah advokasi untuk pemenuhan hak digital setelah sebelumnya hanya berfokus pada advokasi kebebasan berekspresi di Internet.

 

Visi & Misi

Visi dan Misi SAFEnet adalah memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara.

HAK DIGITAL adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat dan mendistribusikan media digital.

HAK UNTUK AKSES: Ini mencakup kebebasan untuk mengakses Internet, seperti ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kendali penyedia layanan Internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antara gender, penyaringan dan pemblokiran.

HAK ATAS EKSPRESI: Termasuk keragaman konten, bebas untuk mengekspresikan pendapat dan penggunaan Internet dalam memobilisasi masyarakat sipil.

HAK ATAS KEAMANAN: Termasuk bebas dari pengawasan massal dan pemantauan tanpa dasar hukum, perlindungan privasi, dan aman dari serangan dunia maya.

Program Utama:

  1. MONITOR: Memantau pelanggaran hak digital di negara-negara Asia Tenggara
  2. ADVOKASI: Melakukan advokasi di tingkat kebijakan dan membantu korban untuk mengakses keadilan.
  3. SOLIDARITAS: Meningkatkan dukungan dan solidaritas, dan kembangkan jaringan di antara para pembela hak digital di kawasan untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia di internet.

Bagikan:

7 Replies to “Siapa SAFEnet”

  1. Raja Aidil Angkat

    UU ITE cenderung propara penjudi. “Kalau di UU Pidana, perjudian hukumnya 8 tahun, sementara kalau UU ITE hanya 6 tahun,” ujarnya.
    Hapus UU ITE karena UU ITE seringkali dijadikan tameng buat koruptor dan para konglomerat hitam dengan pasal pencemaran nama baik.
    Pemerintah segera mencabut beberapa pasal dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai mengancam kebebasan berpendapat.

    • Iwan

      Bukan pasal 27 saja,tapi juga pasal 29 soal pengancaman, ancamannya sangat tinggi lebih dari KUHP.Semoga Pemerintah yang baru kelak menghapuskan semua fasal dalam UU ini yang berlebihan dan tidak adil.Pelanggaran diganti dengan Perdata saja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.