Pada hari Jumat, 12 Maret 2021, pemerintahan Perikatan Nasional memberlakukan Emergency (Essential Powers) (No. 2) Ordinance 2021 (the ‘Ordinance’) menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Emergency Proclamation pada Januari 2021. Undang-undang… Continue reading "[Rilis Bersama] UU Anti Berita Palsu Malaysia yang Anakronistik dan Anti-Demokrasi harus dicabut"
Siaran Pers Bersama10 Maret 2021 Lonjakan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) tercatat signifikan selama masa pandemi COVID-19 di 2020. Berdasarkan Catatan Tahunan 2021 yang dirilis pada 5 Maret 2021,… Continue reading "[Rilis Pers] Lawan KBGO Yang Merajalela, Peran Aparat Penegak Hukum Perlu Ditingkatkan"
EFF dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut Permenkominfo No. 5/2020 karena ketidaksesuaiannya dengan hukum dan standar kebebasan berekspresi internasional.
Open Net Association dan SAFEnet menuntut Pasal 15 dari RPP Postelsiar dihapus untuk melindungi netralitas jaringan dan dengan demikian melindungi kebebasan berbicara dan hak orang untuk mengakses internet.
Seruan solidaritas untuk mendesak militer di Myanmar menghentikan kekerasan, memulihkan internet dan menghormati hak digital yang dibutuhkan warga Myanmar di masa seperti sekarang ini.